"Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapatkan pertimbangan dari DPR, kata Pratikno di Gedung DPR, Sabtu (3/9) kemarin.
Pratikno enggan menjelaskan alasan di balik ditunjuknya Budi Gunawan menjadi calon Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. "Ada pertimbangan tertentu yang tidak bisa disampaikan," katanya.
Namun dia mengatakan alasan pergantian hanyalah untuk regenerasi di badan telik sandi tersebut. "Regenerasi biasa, argumentasinya regenerasi saja," ujarnya.
Pratikno tiba di Gedung DPR sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut oleh Ketua DPR Ade Komarudin dan dua Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Wacana Budi Gunawan menjadi KaBIN sudah ramai sejak beberapa bulan terakhir.
Banyak pihak berkomentar miring soal pengangkatan Komjen BG sebagai KaBIN. Isu pun bermunculan di balik pergantian pucuk pimpinan di lembaga telik sandi yang saat ini dikomandoi oleh Sutiyoso itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga, Presiden menunjuk Budi Gunawan dikarenakan lebih memiliki indera yang tajam dibandingkan Sutiyoso. Salah satunya, dia mencontohkan kasus mantan Menteri ESDM yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda tapi malah justru tidak diketahui oleh BIN.
"(Presiden melalui BIN) butuh indera tajam, seperti kasus Arcandra, mungkin saja jadi catatan, kok Presiden enggak dikasih tahu ada menteri dwi kewarganegaraan, sebetulnya itu wilayah BIN," kata Fahri kemarin.
Maka dari itu, Fahri mengatakan Budi Gunawan memang pantas untuk menjadi kepala BIN. Sebab, kata dia, Presiden lebih membutuhkan sosok yang mampu menjabat sebagai Kepala BIN yang memiliki tugas sebagai 'mata, indera dan telinga' seorang Presiden.
"Pertama presiden punya hak prerogatif memutuskan siapa yang jadi pembisik utama dia, dan Kepala BIN, mata, telinga dan rasa presiden, indera presiden, orangnya mesti dia percaya, dianggap mampu jadi mata telinga dan indera Presiden," katanya.
Lain Fahri lain pula analisa Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Desmond yang juga politisi Gerindra berharap Komisi I DPR dapat berhati-hati dalam meloloskan Budi Gunawan sebagai calon KaBIN.
Ada beberapa alasan mengapa Komisi I DPR harus berhati-hati pada sosok BG. Kata dia, bisa saja nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkit soal dugaan kepemilikan rekening gendut yang membuat Budi Gunawan kala itu batal menjadi Kapolri.
"Kalau kasus ditindaklanjuti ada 2 hal, pertama kasus rekening gendut," kata Desmond saat dihubungi.
Hal kedua, kata Desmond, yang perlu diwaspadai adalah dugaan bahwa Budi Gunawan mampu menggerakkan kepolisian dalam Pilpres 2014 untuk memenangkan Joko Widodo. Dia khawatir hal ini akan terulang di Pilpres 2019.
"Kedua kasus pada saat pemilihan Jokowi kemarin menggunakan aparatur kepolisian untuk pilih Jokowi. Apa yang terjadi di 2019 kalau jadi seperti itu?" katanya.
"Kami waspada saja, biar bagaimanapun BG pernah terlibat persoalan itu. Kalau ke depan dia berpihak ke PDIP dan Presiden bahaya juga," sambung Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Selain itu, Desmond menambahkan apabila Fraksi Gerindra menolak pencalonan Budi Gunawan akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia karena akan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak. Maka dari itu, dia lebih baik menunggu respons dari masyarakat terkait pencalonan Budi Gunawan menjadi pimpinan BIN.
"Kalau kita tidak setuju kalah juga kita. Mengalir saja kita. Kita tunggu saja dari masyarakat. Kalau BG benar-benar untuk kepentingan negara kita harus kasih applause. Kalau untuk melemahkan rival-rival politik, BIN enggak ada guna," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan mereka tidak mempersoalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Alasannya, kebijakan itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
"Kalau Presiden merasa ini (Budi Gunawan) yang terbaik, biasanya kita tidak banyak mempersoalkan. Berbeda dengan jabatan lain, karena Kepala BIN ini untuk operasi intelijen, jadi harus dipercaya presiden," kata Martin di Medan.
Menurutnya, Komisi I biasanya tidak mempersoalkan sosok yang dipercaya presiden jika rekam jejaknya jelas dan latar belakangnya tidak banyak dipersoalkan. "Dia (Budi Gunawan) sudah pernah Wakapolri, dulu Sutanto juga Kapolda Sumut juga jadi Kepala BIN," sebutnya.
Bahkan, lanjut Martin, dalam rapat dengan BIN terkait RUU Pemberantasan Terorisme belum lama ini, mereka sudah menanyakan kemungkinan Kepala BIN bukan dari TNI.
"Di sana (BIN) kebanyakan TNI karena selama ini intelijen itu jaringan TNI-nya jalan. Saya tanya kepada mereka (BIN), kalau lusa tidak dari TNI bagaimana, mereka bilang siap, karena mereka sudah memiliki sistem, siapa pun yang ditaruh tidak masalah. Sikap kita juga begitu. Yang utama dia dipercaya Presiden untuk membantu beliau memberi gambaran, sehingga saat ada putusan, beliau yakin," sebut Martin.
Saat disinggung soal kegaduhan ketika pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri beberapa waktu lalu, Martin menyatakan jabatan Kepala BIN berbeda dengan Kapolri. Kapolri memimpin 440 ribu anak buah dan selalu dilihat masyarakat, sedangkan BIN memiliki operasi tertutup.
Soal potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam operasi tertutup ini, Martin tidak dapat menjawabnya. Kata dia, Presiden yang lebih tepat menjawabnya.
"(Kemungkinan sakit hati soal yang lalu) ini harus tanya ke beliau...ini dulu yang mencalonkan dan mencabut Presiden...sekarang dia yang calonkan berarti dia percaya. Kau saya komentari padahal Presiden inginkan dia, nggak tepat juga," sebut Martin.
Mengenai rumor penunjukan Budi Gunawan untuk 'menjinakkan' PDIP dalam pencalonan Ahok di Pilgub DKI, Martin tidak bisa mengomentarinya. "Kalau itu tanya ke PDIP," katanya sambil tertawa.
Salah satu isu yang ramai soal pengangkatan Komjen BG menjadi KaBIN adalah barter dukungan dengan Ahok. Isu yang beredar, jabatan KaBIn diserahkan ke Budi Gunawan barter PDIP harus mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 nanti.
Presiden Jokowi diisukan mendukung Ahok di Pilgub DKI, namun PDIP masih gamang untuk mengusung petahana itu. Barter kursi KaBIN dengan dukungan PDIP kepada Ahok pun muncul.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon